NTT, Media Indonesia menyapa.com -Permasalahan dan isu pemenuhan hak anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur masih tinggi, hal ini dapat di lihat dari presentase tahun 2020 yakni sebesar 33, 22 persen.dan diperkirakan pada tahun 2024 akan naik menjadi 24, 71 persen. Oleh sebab itu YSTC / Save the children menggelar lokakarya tingkat kabupaten dan penyusunan rencana strategis periode tahun 2022 s.d 2024 yang berlangsung secara virtual pada Kamis ( 4/3/2021).
Benny Giri, perwakilan dari Save the children pada saat membuka meeting zoom lokakarya mengatakan bahwa tahun ini yayasan sayangi tunas cilik atau save the children akan memulai pengembangan rencana strategis dan rencana kerja untuk periode tahun 2022 s.d 2024.
Beny juga mengatakan, di gelarnya lokakarya, guna mendengar secara langsung suara atau pendapat, masukan yang berdampak pada sistem kerja save the children yakni pemenuhan hak-hak anak agar save the children lebih memahami dan mengetahui apa yang sudah di lakukan dan apa yang harus di tingkatkan.
” Kami dari save the children ingin mendengar pendapat dan pandangan serta masukkan dari berbagai lembaga, sekolah maupun pihak – pihak terkait berbagai kerja dari save the children ,baik yang sudah di lakukan agar supaya kami juga bisa mengetahui apa yang sudah di lakukan dan apa yang harus kami tingkatkan lagi,” jelas Benny Giri.
Lebih lanjut perwakilan dari Save the children mengatakan bahwa, YSTC atau save the children percaya bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan sangatlah penting, sehingga pandangan dari semua mitra kerja dan pemangku kepentingan anak dapat membantu menyusun perencanaan strategis dengan tepat selama tiga tahun kedepan.
Dikatakan Beny Giri ,di gelarnya lokakarya merupakan salah satu upaya dalam menjaring pandangan mitra kerja
dan pemangku kepentingan anak, sehingga pihak save the children bisa mendapatkan informasi mutakhir dan kontekstual secara langsung .
Dikatakan pula tujuan dari lokakarya juga untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra kerja di tingkat lokal atau kabupaten seputar isu – isu hak anak secara partisipatif dan inklusif.
Kaban BPAD Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw pada kesempatan meeting zoom lokakarya mengatakan bahwa, permasalahan terkait isu Pemenuhan hak atas anak dan perempuan yang masih tinggi maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan LSM atau stakeholder mengatasi permasalahan-permasalahan isu Pemenuhan hak atas anak dan perempuan.
Disebutkan Marthen Rahakbauw, isu Pemenuhan hak atas anak yang masih tinggi meliput masalah stunting yang masih tinggi di kabupaten Kupang, masih maraknya peredaran narkoba, pekerja anak ,pola asuh orang tua dan anak yang belum optimal, masih minim nya anggaran dan program untuk pemenuhan hak atas anak dan perempuan, masih kurangnya SDM terlatih, kurangnya data anak terpilah Menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, belum optimalnya keterlibatan LSM. Oleh sebab itu terkait permasalahan tersebut maka diharapkan kedepannya ada kerjasama lintas sektor agar bisa menjadikan kabupaten Kupang menjadi lebih baik dan layak masuk dalam kategori Pratama dan madya.
Peserta yang hadir dalam meeting zoom dari berbagai stakeholder di Kabupaten Kupang. ( CP ).
Komentar