NTT, media Indonesia menyapa.com –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bappeda, Dinas kesehatan Provinsi NTT dan BKKBN Provinsi NTT menyelenggarakan acara yang bertajuk rembuk stunting tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang berlangsung di aula Fernandez Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada senin 27 Mei 2024.
Tujuan digelarnya rembuk stunting tingkat Provinsi NTT untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah dan stakeholder di Nusa Tenggara Timur.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Dadi Ahmad Roswandi M.Si, Pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa BKKBN NTT akan berupaya mendukung penurunan stunting di Provinsi NTT melalui hal-hal yang lebih spesifik.
Dadi Ahmad Roswandi juga dalam paparannya menyampaikan bahwa penyebab terjadinya Stunting pada balita dan anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sanitasi dan air bersih yang tidak memadai dan juga
Oleh sebab itu menurut Ahmad Roswandi, upaya penurunan Stunting harusnya melalui beberapa tahapan yakni pendekatan super prioritas kepada ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta (bayi dibawah dua tahun), karena itu merupakan langkah yang paling penting.
Di ungkap Ahmad Roswandi, dari data BKKBN terdapat 358 ribu keluarga resiko stunting di NTT. hal itu dikarenakan sejumlah faktor seperti sanitasi dan air minum.
Selain itu, BKKBN juga segera menginisiasi peningkatan kualitas tenaga penimbang dan juga standarisasi alat timbang untuk mendapatkan hasil timbang yang akurat setiap anak.
Dalam kegiatan Rembuk Stunting juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT oleh seluruh pihak yang hadir.
Pada kesempatan yang sama, kepala dinas kesehatan Provinsi NTT, dr. drg. Iien Adriany, M.Kes, menjelaskan bahwa Tren Prevelensi Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan penurunan dari angka 37,9 tahun 2023 persen naik 2,6 persen dari tahun 2022 di bebankan untuk mendukung target penurunan Stunting nasional sebesar 14 persen.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dinkes NTT mempunyai program strategi jitu tuntaskan Stunting di NTT yaitu perlu adanya kolaborasi secara keseluruhan antara OPD terkait dan Stackhoulder sebagai mitra kerja.
dr. Iin Andriany pada saat memaparkan program dalam rangka upaya pencegahan dan penurunan Stunting di NTT mengatakan, untuk mencapai target penurunan sebesar 4,8 persen stunting di tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mempersiapkan sejumlah strategi.
Strategi yang dipaparkan dr. Iin diantaranya, peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah dengan peran serta kepala desa dan lurah sesuai permendagri.
Dirinya juga mengaku telah mendapatkan kesediaan 53 dokter spesialis anak untuk penurunan stunting tahun ini.
Strategi tersebut, dr. Iin memerlukan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait agar penurunan stunting bisa terwujud. “Saya rasa, target 4,8 persen dapat terwujud kalau kita kerja bersama,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Penembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Dr. Alfons Theodorus saat kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024 mengatakan bahwa
faktor terbesar terjadinya stunting di NTT karena ekonomi.
“Tantangan terbesar dalam penanggulangan stunting di NTT adalah kondisi geografis NTT yang merupakan kepulauan.ada lebih dari 3.000 desa/kelurahan, banyak desa yang juga sulit dijangkau,” ujarnya.
Terkait beberapa faktor penyebab terjadinya Stunting maka Alfons Theodorus berharap seluruh OPD dan pihak yang terlibat harus memiliki pemikiran dan visi yang sama untuk memenuhi target penurunan angka stunting. ( CP).
