Ket Foto: BPIP Kolaborasi UMK gelar FGD di aula Universitas Muhammadiyah Kupang
Kupang, media Indonesia menyapa.com
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP)Republik Indonesia menggelar diskusi dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Aula Universitas Muhammadiyah – Kota Kupang, Kamis 17 Oktober 2024.
FGD BPIP dan UMK menghadirkan sejumlah Narasumber handal yakni Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Dr. Philipus Tule, SVD, Romo Charles Beraf SVD, dan Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd, M.Si.
FGD yang digelar merupakan kolaborasi BPIP dan Universitas Muhammadyah Kupang dalam rangka memberikan rekomendasi pada Presiden RI sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kegiatan ini mengedepankan diskusi tentang pentingnya etika berbangsa dan bernegara terutama dalam konteks kedaulatan ekonomi dan problematika kemiskinan.
Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai moderator menyampaikan tema besar di angkat pada FGD BPIP dan UMK ini berkaitan dengan kemiskinan dan kedaulatan ekonomi dimana negara punya peran besar dalam mensejahterakan rakyat namun perlu menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Tema besar kita itu adalah kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara dan dikaitkan dengan problem kemiskinan dan kedaulatan ekonomi. saya mengamati bahwa penyelenggara negara berperan besar dalam proses mensejahterakan rakyat dengan mengikuti prinsip-prinsip pancasila dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga terciptanya penyelenggara yang baik dan masalah kemiskinan pun bisa teratasi” jelas Prof. M. Amin
Dalam diskusi, Zainur Wula mengatakan penyebab utama kemiskinan terjadi di Indonesia terjadi karena ketidakseimbangan distribusi sumber daya, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta keterbatasan lapangan kerja.
Sedangkan Ester Jusuf mengamati bahwa cara pengelolaan yang keliru dari penyelenggara yang menyebabkan kemiskinan belum berhasil dientaskan sampai saat ini.
Menurut Ester, Hal-hal yang menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah perbaikan undang-undang dan lakukan literasi untuk mencerdaskan bangsa.
Ester Yusuf selaku narasumber dari BPIP dalam paparan nya menyebutkan tentang apa dan siapa Penyebab terjadinya kemiskinan.
“Kalau menilai dan melihat kemiskinan secara keseluruhan yang belum tertangani secara baik oleh pemerintah maka sudah seharusnya di butuhkan para pakar dan pemikir untuk melakukan FGD untuk mendapatkan berbagai pertimbangan,” Ulas Ester.
Ditambahkannya, Etika dalam penyelenggaraan negara kini menjadi sorotan utama, oleh karena itu pentingnya untuk membangun etika dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada penyelenggara negara.
Sementara itu menurut Romo Charles Beraf SVD, FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara diinisiasi dan lahir sebagai sebuah wujud upaya penguatan etika khususnya dalam kehidupan menjalankan tata kelola pemerintahan.
Melalui Diskusi BPIP ini rekomendasi sebuah pesan penting bagaimana Pancasila harus ditempatkan menjadi cita cita etis bagi setiap penyelenggara negara, berbangsa dan bernegara untuk mengatasi problematika kemiskinan saat ini. ( CP).
