NTT, media Indonesia menyapa.com
Bencana yang sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa perlu adanya tanggap terhadap risiko terhadap bencana. Karena menurut data dari 14 jenis bahaya, 12 diantaranya berada pada kelas tinggi, dan kelas keterpaparan Penduduk. Oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT bersama Siap Siaga menggelar Lokakarya Koordinasi Pemerintah dan Non Pemerintah Untuk Ketangguhan Masyarakat di Provinsi NTT bertempat di Hotel Kristal Selasa,28/5/2024.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ir Cornelis Wadu, M.Si. dalam sambutannya mengatakan 836 kejadian bencana, dan Pusdalops PB NTT mencatat 1.148 kejadian Bencana tahun 2020 – 2023.
Hal ini telah menimbulkan kerugian berupa kehilangan jiwa, Luka, kerugian harta benda dan kerusakan lahan/ lingkungan, apalagi dengan intensitas Yang tinggi.
Menurut Cornelis, dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan dari 14 jenis bahaya, 12 diantaranya berada pada kelas tinggi, dan kelas keterpaparan Penduduk untuk multi-bahaya juga berada pada kelas tinggi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa ketangguhan masyarakat adalah hal penting untuk didukung oleh semua pihak. Acuan utama dalam menguatkan Ketangguhan adalah pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas(PRBBK). Dalam skema pemerintah, pendekatan ini utamanya dimanifestasikan dalam Program Desa Tangguh Bencana, maupun program-program lain berbasis masyarakat, Seperti Kampung Siaga Bencana, Kampung Iklim, dan sebagainya,” ungkap Cornelis.
Selain itu, Cornelis mengatakan lembaga-lembaga non pemerintah, atau yang biasa disebut Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga banyak berkontribusi pada penguatan ketangguhan Masyarakat ini. Sebagai contoh, berdasarkan data dari laman Katalog Kesiapsiagaan BNPB, sampai dengan tahun 2024, Program Destana di NTT telah diimplementasikan di 120 desa, dimana 22 (18%) desa merupakan program OMS. Sementara data dari laman BPBD NTT2 Menunjukkan ada 364 desa implementasi Program Destana, dimana 174 (48%) Desa adalah program OMS.
Di kesempatan yang sama Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryatomo, MMB mengatakan dengan terjadinya krisis iklim, maka intensitas dan dampak bencana-bencana Hidrometeorologis semakin memburuk. Selain itu, diberbagai konteks terjadi perburukan Kerentanan masyarakat karena berbagai krisis, baik krisis lingkungan, ekonomi maupun Sosial. Padahal penjangkauan komunitas masih minimal.
Karena itu, Pangarso Suryatomo, mengharapkan perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
” Program Siap Siaga diharapkan dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam pengelolaan resiko bencana dan memperkuat kerjasama antara Australia dan Indonesia. Hasil akhir yang diharapkan yaitu sistem organisasi BNPB diperkuat untuk menghasilkan kepemimpinan yang semakin tangguh dalam penanggulangan bencana, demikian juga provinsi, kabupaten dan kota semakin mampu dalam kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan bencana,” Jelas
Pangarso Suryatomo,
Selain itu, ditambahkan Pangarso Suryatomo, program ini juga sebagai pembelajaran, inovasi, kerjasama dan inklusi penanggulangan bencana yang kuat semakin mampu dalam kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan bencana.
SIAP SIAGA juga akan mendukung Forum PRB dan BPBD NTT untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya Koordinasi, antar Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam lokakarya ini juga akan didiskusikan instrumen Penilaian Ketangguhan Komunitas, suatu instrumen baseline ketangguhan yang dikembangkan oleh BNPB.
Diharapkan melalui lokakarya ini dapat merefleksikan hasil implementasi kegiatan, peluang, isu, dan tantangan yang dapat dipelajari SIAP SIAGA dan mitra-mitra, serta bagaimana hasil-hasil kegiatan berkontribusi terhadap tujuan SIAP SIAGA dan tujuan para mitra, termasuk pemerintah daerah/lokal dan masyarakat setempat. Juga mendiskusikan wawasan, persepsi, rekomendasi terkait jalur yang sudah diidentifikasi dan jalur-jalur potensial baru agar Program Siap Siaga dapat mencapai outcome di akhir program.
(CP).
