Kurangi Angka Kemiskinan dan Stunting di NTT, Pj.Gubernur Himbau Efisiensi Belanja Daerah

Ket Foto: PJ.Gubernur NTT, Ayodhya Kalake dan Sekda NTT,Kosmas saat Jumpa pers dan media Gathering di Dinas Kominfo NTT

Kupang, media Indonesia menyapa.com
Gelar jumpa pers bersama media gathering, Penjabat Gubernur NTT Ayodhya Kalake menegaskan untuk terus melakukan penanganan stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan inflasi serta Pemilu 2024 di NTT.

Jumpa pers yang di gelar di Aula Dinas Kominfo NTT pada Senin( 22/01/2024) di hadiri oleh unsur Forkompinda NTT, KPID NTT dan tema yang di usung yakni” Penanganan Stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, inflasi, serta Pemilu 2024 di NTT”.

Penjabat Gubernur, Ayodhya Kalake pada kesempatan tersebut mengatakan perlu adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTT karena sesuai dari data penduduk miskin di NTT 2023 sebesar 1.4 juta orang. Ada beberapa Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yakni Kabupaten Sumba Timur 28,0 8 persen, Sumba Tengah 31,78 persen, Sabu Raijua 28,37 persen, sementara itu ada kota yang tingkat kemiskinan rendah yakni kota Kupang 8,61 persen dan Flores Timur 17, 7 Persen, dan Kabupaten Ngada 12,26 persen.

Diuraikan Ayodhya Kalake, Penduduk miskin tertinggi yakni di Timor Tengah Selatan( TTS) sebesar,18 persen, Namun adapula Penduduk miskin terendah yakni Kabupaten Nagekeo sejumlah 12,33 persen.

Oleh sebab itu Ayodhya Kalake menegaskan hai ini menjadi perhatian prioritas pemerintah Provinsi NTT untuk lebih intensif dan Terkait data angka kemiskinan tersebut maka perlu terus di dorong dengan melakukan Penanganan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT.

“Jadi untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT yang berdampak kepada stunting kita perlu melakukan beberapa langkah strategis dengan terus didorong melalui program prioritas yakni pengurangan dan pengendalian inflasi agar jumlah warga miskin terus berkurang,” Kata Ayodhya Kalake.

Terkait angka kemiskinan dan langkah strategis melalui program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan Stunting maka perlu memprioritaskan capaian program dan kegiatan dengan perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024.

Dirinya juga mengatakan bahwa ada upaya dan kegiatan lainnya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara membangkitkan ekonomi di pedesaan, perlu diperhatikan pelatihan bagi UMKM secara digital agar dapat mempercepat proses transaksi dalam bidang ekonomi.

Selain juga itu untuk menanggulangi angka kemiskinan di NTT, yang berdampak terhadap stunting maka Pj. Gubernur NTT mengatakan perlu adanya langkah yang dilakukan dengan menambah gizi seimbang dengan mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, singkong dan lainnya. ( CP).

Komentar