Upacara Peringatan HUT ke -63 ATR/ BPN di Kantor ATR/ BPN NTT
Kupang, media Indonesia menyapa.com
24 September diperingati sebagai hari Agararia dan tata ruang yang sekaligus merupakan hari lahir Undang – undang Pokok Agraria( UUPA) yang ke – 63, sebagai bentuk bersatunya hari lahir UUPA dan tata Ruang.
Peringatan hari Agararia dan tata ruang tahun 2023 mengusung tema ” kinerja dan kolaborasi untuk Indonesia maju” .
Dalam program nya , kementerian ATR/BPN tidak dapat bergerak sendiri perlu di bangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.
Pada peringatan hari Agraria dan tata ruang ke – 63 , digelar upacara bendera di halaman kantor ATR/BPN NTT, Senin( 25/09/2023) yanga di hadiri oleh Pj. Gubernur NTT, Ayodhya Kalake dan pada kesempatan tersebut PJ. Gubernur NTT Ayodhya Kalake saat membacakan sambutan dari menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan Nasional mengatakan bahwa dalam menyongsong Indonesia emas 2045, kementerian ATR/ BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spontan serta sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.
Untuk diketahui saat ini kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah dan diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia.
Ditambahkan Ayodhya Kalake, pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) pada sistem online single submission( OSS). Daerah yang sudah memiliki perkasa RDTR dan terintegrasi dengan sistem OSS , proses penerbitan KKPR dapat dilakukan dalam waktu Maksimal 1( satu) hari kerja dan akan mereduksi waktu keseluruhan dalam proses perizinan berusaha.
“Bapak Presiden berkali-kali menyambut bahwa” investasi adalah kunci ” oleh karena itu, saya meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerah nya masing-masing, mengingat tata ruang merupakan panglima yang harus di patuhi oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” Jelas PJ. Gubernur NTT.
Disampaikan juga bahwa dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, adanya sinergi dan kolaborasi 4 pilar antara kementerian ATR/!BPN untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, yakni kementerian ATR/ BPN menerapkan program digitalisasi data – data pertanahan dan melakukan sertifikasi tanah secara elektronik.
” Saat ini sedang dilakukan uij coba sertifikat elektronik dan hal ini dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan pengunaan data – data pertanahan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan data – data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempar bumi, banjir dan lainnya,” Jelas Ayodhya Kalake.
Disampaikan juga, Menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan Nasional Kepala ATR / BPN Nasional juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi dan turut berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama menampung setiap aspirasi masyarakat dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang kongkrit bagi masyarakat.
Dirinya juga mengingatkan kepada semua karyawan ATR/ BPN agar mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi intelektual profesional serta memiliki karakter yang baik. Khususnya untuk melanjutkan pengabdian di bidang pertanahan dan tata ruang.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Dr. Drs Hiskia Simarmata, M.Si M.Kn dalam sambutannya menekankan pada sistem WBK dan WBB, dimana perlu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam era yang serba kompleks dan cepat.
” WBK dan WBBM bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan komitmen nyata kita untuk menciptakan sebuah birokrasi yang bersih, transparan,
dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam era yang serba cepat dan kompleks
ini, kita harus berubah dan beradaptasi. Pencanangan karena ini merupakan langkah awal yang penting dalam
perjalanan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien dan profesional.
Fokus tujuan dari Pembangunan Zona Integritas,” Tegas Kakanwil BPN NTT.
Menurut Kakanwil BPN NTT, Hiskia Simarmata, ATR/ BPN terus membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi, menciptakan kemudahan, kecepatan dan
transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan ,menciptakan program-program yang menyentuh,
yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara
konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Zona Integritas.
Disampaikan Kakanwil BPN NTT, bahwa saat ini di lingkup kantor wilayah BPN Provinsi NTT terdapat 22 Kantor Pertahanan di Kabupaten/Kota dimana seluruhnya sudah melaksanakan pencanangan
Zona Integritas eksternal dan sedang membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
“Dari 22 Kantor Pertanahan, 2 Kantor Pertanahan telah berhasil menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi yaitu
Kantor Pertanahan Sumba Timur pada tahun 2021 dan Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2022. Saat
ini tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat sedang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN/RB untuk menyandang Wilayah Bebas Korupsi.
Perubahan tidak akan terjadi secara instan tetapi harus dilakukan dengan tekad dan kerja keras bersama kita dapat mencapai tujuan,” Tandas Hiskia Simarmata.
Kakanwil ATR/ BPN NTT memohon dukungan kepada semua pihak supaya dapat memberikan energi
hingga jajaran; positif kepada kami dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM. terkhusus mengajak seluruh jajaran pegawai di Lingkup Kantor
Wilayah BPN Provinsi NTT untuk bersatu, bekerja keras,
dan berkomitmen penuh dalam menciptakan WBK dan
WBBM.
“Mari kita jadikan pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM ini sebagai tonggak awal untuk kemajuan kita semua” Pungkas Hiskia Simarmata.
( CP).
