Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan di NTT yang berlangsung di Hotel Asthon
NTT,mediaindonesiamenyapa.com-
Pertanian di Provinsi NTT belum mencapai kemandirian pangan. hal tersebut terjadi dikarenakan NTT masih termasuk Provinsi yang hanya Konsumsi dan belum bisa termasuk Provinsi yang produksi.
Hal tersebut disampaikan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan NTT , Lecky F. Koli, STP pada saat membuka rakor konsolidasi yang berlangsung selama tiga hari Senin (1 s.d 3 November 2020) di hotel Asthon.
Lecky Koli mengatakan, dalam menyongsong musim tanam 2020 – 2021 Dinas Pertanian NTT melalui rapat konsolidasi ini, akan melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana realisasi dan perencanaan dan pencapaian pembangunan pertanian di tahun 2020, kemudian akan dilakukan konsilidasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.
Oleh karena itulah Dinas Pertanian NTT mengelar rapat konsolidasi pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tingkat Provinsi NTT tahun anggaran 2020 dengan menghadirkan seluruh dinas pertanian dan ketahanan pangan dari 22 Kabupaten Kota di NTT guna mengevaluasi bagaimana realisasi dan pencapaian pembangunan pertanian di tahun 2020 sehingga dapat dilakukan konsilidasi.
Karena menurut Lecky Koli, posisi disain pembangunan pertanian sangat strategis saat ini, dimana pertanian NTT melingkupi empat prioritas pembangunan daerah dari tujuh prioritas pembangunan Provinsi NTT yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Disain yang pertama adalah pertanian terlibat dalam pembangunan kemiskinan dan stunting, yang kedua pertanian terlibat dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, yang ketiga pertanian terlibat langsung dalam upaya pelestarian lingkungan ,dan yang ke empat adalah pertanian terlibat dalam memberikan kontribusi di dalam pembangunan pariwisata dan industri pariwisata karena pariwisata telah ditetapkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat NTT.
Lebih lanjut Lecky Koli mengatakan sebagaimana diketahui bahwa karena pembangunan pertanian mempunyai dua tujuan yakni membangun ketahanan pangan dengan berbagai pendekatan dan membangun ketahanan ekonomi petani.
“Dari dua tujuan pembangunan pertanian tersebut perlu kita ketahui bersama bahwa untuk membangun ketahanan pangan ini, kita sudah bekerja puluhan tahun melakukan konsolidasi , evaluasi, berbagai strategi , berbagai upaya dan inovasi dan juga sudah kita kerjakan namun sampai dengan hari ini, kita masih belum mencapai kemandirian pangan, kita belum mencapai kemandirian beras, dan ini tantangan yang dihadapi dan juga hal ini merupakan sesuatu yang tidak ringan, karena kalau misalnya kita menuju ke swasembada beras maka kita masih membutuhkan lahan kurang lebih 66 ribu hektare untuk menutup devisit beras yang di setiap tahunnya kita import kurang lebih 150 ribu ton. dengan pengertian NTT masih termasuk dalam Provinsi konsumsi dan belum termasuk sebagai Provinsi produksi,” tegas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan NTT, Lecky Koli.
Disampaikan pula oleh Lecky Koli bahwa tantangan pertanian masih berat untuk menyelesaikan 66 ribu Hektare untuk IP seratus atau 33 ribu hektar untuk IP 200. Selain itu juga, Upaya Disverifikasi untuk menekan konsumsi beras masih belum berhasil, padahal sebagaimana diketahui melalui statistik, pangan NTT berbasis karbohidrat sesungguhnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di NTT.
“Dengan melihat berbagai tantangan tersebut maka tugas kita masih berat, oleh sebab itu , teman – teman di ketahanan pangan terus berupaya untuk mensosialisasikan Disverifikasi pangan dan kita berharap agar upaya – upaya ini terus berlanjut dan didukung oleh berbagai pergerakan di Kabupaten dengan melakukan hal yang sama, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap beras dapat ditekan,” tandas Kepala Dinas Pertanian NTT.
Ketua panitia pelaksana Rapat konsolidasi pelaksanaan pertanian dan ketahanan, Semuel Keffi kepada media Indonesia menyapa menyampaikan bahwa rapat konsolidasi yang digelar dengan tujuan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten / Kota terkait pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu juga kegiatan rapat konsolidasi ini dilakukan juga mengevaluasi semua program kegiatan dan juga untuk mengetahui apakah ada persoalan yang ditemui sehingga dapat dicari solusinya agar dapat dilakukan upaya peningkatan percepatan, dan yang paling penting adalah mengevaluasi pertanian dalam menghadapi musim tanam.
” Rapat konsolidasi yang digelar ini agar dapat mengevaluasi untuk mengetahui apakah ada persoalan dan dapat dicarikan solusinya sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan percepatan pembangunan pertanian di NTT,” jelas Semuel.
Disampaikan ketua panitia bahwa, Peserta yang hadir pada kegiatan rapat konsolidasi yang akan berlangsung selama tiga hari, berasal dari seluruh kabupaten dan kota di NTT dengan menghadirkan dari narasumber dari kementerian yakni Dirjen tanaman pangan dan BMKG untuk menginformasikan terkait iklim.
Selanjutnya akan didiskusikan bersama dengan setiap dinas dari kabupaten kota sesuai bidang komoditinya. antara lain, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan, bidang penyuluhan.
Disampaikan ketua panitia ,Semuel Keffi bahwa diperkirakan total Peserta yang hadir sebanyak 120 sampai 150 orang.
Ketua panitia berharap dari Rapat konsolidasi ini agar mendapatkan fitbag terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan dan upaya percepatan untuk mengakhiri tahun anggaran ini dan juga dapat informasi kesiapan dari Kabupaten Kota dalam menghadapi musim tanam pada Oktober – Maret 2020 – 2021.
” Kami ingin melakukan persiapan khusus untuk kegiatan prioritas di daerah antara lain TJPS maupun padi sebagai komoditi untuk ketahanan pangan masyarakat. dan kami juga evaluasi secara keseluruhan dan juga ada evaluasi khusus yang jadi prioritas baik di daerah dan tingkat nasional,” pungkas Semuel Keffi.
(CP).
